Di tengah belum adanya pengumuman resmi dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jambi diketahui telah mengajukan 330 formasi untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyampaikan bahwa usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait penetapan kuota final. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui jumlah formasi yang akan disetujui.
Sebanyak 330 formasi yang diajukan tersebut ditujukan untuk berbagai bidang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Namun, dalam usulan tahun ini, Pemkot Jambi tidak memasukkan kebutuhan formasi untuk tenaga pendidik atau guru.
Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan guru di sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan Pemkot Jambi dinilai sudah terpenuhi.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa informasi maupun poster yang beredar di media sosial terkait pembukaan pendaftaran CPNS 2026 bukan berasal dari sumber resmi pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Meski demikian, peluang rekrutmen Aparatur Sipil Negara pada tahun tersebut masih terbuka, seiring dengan proses pendataan kebutuhan pegawai di berbagai instansi pusat maupun daerah.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun kebutuhan formasi ASN untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut meliputi pengumpulan usulan dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Hasil pemetaan kebutuhan pegawai itu nantinya akan menjadi dasar penentuan jumlah formasi yang akan dibuka dalam seleksi CASN 2026.
Mengacu pada pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, pengumuman CPNS biasanya dilakukan setelah tahapan pendataan kebutuhan dan penetapan formasi selesai dilakukan oleh pemerintah. (red/hep)
0 Komentar