Pemerintah tengah mempersiapkan program pembaruan buku pelajaran untuk jenjang SD hingga SMA secara nasional. Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku sekolah dan menemukan sejumlah persoalan, mulai dari kualitas bahan yang kurang tahan lama hingga ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil bagi siswa, khususnya anak SD.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo memeriksa buku pelajaran dari berbagai jenjang pendidikan dan menemukan beberapa buku dalam kondisi rusak maupun menggunakan bahan yang mudah mengalami kerusakan. Selain itu, ukuran huruf yang kecil membuat siswa harus membaca dalam jarak terlalu dekat, sehingga dinilai kurang ideal bagi kesehatan mata anak.
Menurut Teddy, pemeriksaan tersebut dilakukan Prabowo ketika mengunjungi sejumlah sekolah. Presiden ingin memastikan kondisi buku pelajaran yang digunakan siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas tampilan dan bahan buku. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut buku ajar nantinya diharapkan memiliki desain yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih mudah dibaca, serta menggunakan kertas yang lebih kuat. Dengan kualitas tersebut, buku diharapkan dapat digunakan dalam waktu lebih panjang dan bahkan bisa diteruskan kepada siswa di kelas berikutnya.
Gagasan pembaruan buku ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 11 Juni 2026, Prabowo disebut telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membentuk tim untuk mengevaluasi buku ajar SD hingga SMA. Presiden juga meminta kualitas buku pelajaran Indonesia dibandingkan dengan buku dari sejumlah negara ASEAN, baik dari segi materi maupun kualitas produksinya.
Namun, rencana tersebut mendapat perhatian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah menjalankan program tersebut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ubaid mengingatkan agar agenda peningkatan kualitas buku tidak justru menjadi celah bagi kepentingan bisnis dalam pengadaan buku pelajaran. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka buku yang akan diperbarui, kebutuhan anggaran, pihak yang menyusun dan menilai buku, perusahaan atau pihak yang mencetak, serta mekanisme pengadaannya.
JPPI juga menilai penyusunan buku ajar harus berangkat dari kebutuhan siswa dan hasil kajian ilmiah. Kebijakan tersebut, menurut Ubaid, jangan hanya didasarkan pada preferensi pejabat atau keinginan menghadirkan buku versi baru setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
Lebih jauh, JPPI mendorong agar pembenahan buku pelajaran menjadi bagian dari perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Pergantian buku secara berkala tidak akan cukup apabila kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar siswa masih rendah. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus mencakup kualitas guru, metode pembelajaran, fasilitas sekolah, serta kesinambungan kebijakan.
Dengan demikian, pembaruan buku pelajaran diharapkan tidak hanya berfokus pada perubahan fisik dan tampilan buku. Pemerintah juga perlu memastikan materi yang disajikan benar-benar berkualitas, relevan dengan kebutuhan siswa, serta didukung oleh sistem pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan. (red/hep)
0 Komentar